.

Forum Pemerhati Pembangunan Papua Tengah (FP3T) Kabupaten Mimika Minta Abdul Muis Tetap Merakyat

TIMIKA (MIMIKA) - Bupati Abdul Muis, yang akhirnya dilantik pada Kamis (16/05/2013), diminta tetap merakyat. Forum Pemerhati Pembangunan Papua Tengah (FP3T) Kabupaten Mimika meminta Bupati Mimika Abdul Muis lebih pro-rekyat setelah dilantik sebagai kepala daerah Kabupaten Mimika.

Sekertaris II FP3T Kabupaten Mimika, Wellem Falermury mengatakan, pelantikan Abdul Muis sebagai Bupati Mimika merupakan momentum bersejarah di Kabupaten Mimika. “Momentum paripurna ini sangat luar biasa, Bapak Bupati harus melanjutkan beban berat yang selama ini di pikul. Mengapa saya katakana demikian karena visi dan misi yang kemarin dibilang pada saat pencalonan Bupati belum nyata,” kata Wellem.

Menurutnya, perkembangan pembangunan yang terjadi di daerah ini berjalan lancar disebabkan karena campurtangan para pelaku ekomomi yang berinvestasi di daerah ini. Sehingga perkembangan dan kemajuan di daerah ini terlihat sungguh liar biasa.

”Semua itu karena ada peran  para pelaku ekomoni di daerah ini, sehingga jabatan bupati beberapa bulan terakhir ini Abdul Muis harus menunjukaan visi dan misi yang pernah di janjikan dan di tawarkan kepada rakyat,” kata Wellem.

Kaitannya dengan visi dan misi tersebut, Wellem menyarankan kepada pemerintah daerah untuk melanjutkan sejumlah program kerja yang sudah di rencanakan, sebab berdasarkan informasi yang diperolehnya, akan ada perombakan pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan memasang pejabat daerah yang memang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

”Perombakan itu dilakukan karena beliau tahu cara kerja mereka dan lain sebaginya, sehingga visi dan misi yang telah disampaikan bisa  terwujud,” kata Willem.

Mantan Bupati Mimika Klemen Tinal pernah menyampaikan visi dan misi akan menjadikan Mimika sebagai daerah yang mengembangkan sector jasa dan industry. Menurutnya, program tersebut belum terealisasi sama sekali. “Hanya para pelaku ekonomi yang selama ini berperan di bidan sarana pelayanan jasa. Pemerintah jangan menjadikan itu sebagai satu tolak ukur, sebagai bentuk peran pemerintah dalam membangun suatu daerah,” kata Willem.

Oleh kerana itu, kata Welem, setelah pelatikan bupati, pemerintah dalam beberapa bulan ke depan sudah bisa menjalankan semua rancangan program yang telah di bahan dalam Musyawara Rencana Pembangunan (Musrembang) yang memang benar-benar membela kepentingan rakyat. ”Kita tahu bahwa program yang sudah di bahas sangat  berat. Namun sudah merupakan tanggungjawab seorang kepala daerah untuk melaksanakan itu demi kelangsungan pembangunan di daerah ini,” kata Wellem. [SalamPapua| TabloidJubi]
Bagikan ke Google Plus

0 comments:

Post a Comment