UU Nomor 14 Tahun 2013 ini lahir terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa wilayah bawahan Kabupaten Tambrauw meliputi 4 distrik yang diklaim oleh Pemkab Manokwari masing-masing Distrik Amberbaken, Mubrani, Snopi, dan Kebar, serta 1 distrik yang diklaim Pemkab Sorong yakni Distrik Moraid, sehingga Kabupaten Tambrauw yang awalnya hanya membawahi 7 distrik, dengan ditambahkannya 5 distrik ini, kini membawahi 12 wilayah distrik.
Bupati Tambrauw, Gabriel Assem,SE,MSi dalam kesempatan ini menyatakan, dengan ditambahkannya 5 distrik masuk dalam wilayah administratif pemerintah Kabupaten Tambrauw, maka ini beban pelayanan, pelaksanaan pembangunan dan lain-lain bertambah.
"Dan pada prinsipnya Kabupaten tambrauw sudah siap untuk membangun seluruh wilayah Kabupaten Tambrauw yang meliputi 12 distrik," tegasnya.
Dikatakannya, terhitung mulai tahun 2014, pemerintah Kabupaten Tambrauw sudah mulai mengalokasikan angaran untuk membiayai 5 distrik (tambahan) sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Langkah sekarang yang dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam UU bahwa penyerahan P3D ke daerah bawahan khususnya 5 distrik maksimal 6 bulan setelah terbitnya undang-undang. "Sesuai ketentuan tersebut, kami segera lakukan pelantikan kepala-kepala distrik di 5 distrik yang ada," kata Bupati Tambrauw.
Dalam kesempatan ini, Bupati menghimbau agar tidak ada perbedaan diantara penduduk di lima distrik ini ataupun 7 distrik yang sebelumnya sudah ada. "Jadi semua satu, semua sama sebagai warga Kabupaten Tambrauw" tukasnya.
Sementara itu, Kasubid Penataan Daerah Wilayah 1 Dirjen Otda, Drs. Benny Hendaryanto,MM mengingatkan Pemkab Manokwari dan Sorong untuk tunduk dan taat kepada aturan perundang-udangan yang ada. Ia juga mengajak pemerintahan yang ada untuk sama-sama membangun pemerintahannya masing-masing, karena tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk mensejahterakan rakyat. "Nanti kedepannya kalau daerah-daerah tersebut sudah maju, barulah dipikirkan untuk dikembangkan atau dimekarkan," tukasnya.
Mengenai pro kontra yang terjadi di masyarakat, Benny mengatakan itu adalah hal yang wajar, dan pihaknya meyakini bahwa dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2013 ini, masyarakat bisa memahami karena masyarakat sesungguhnya adalah orang yang terdidik. "Yang dikhawatirkan, jangan sampai ada pihak-pihak yang memprovokasi pikiran masyarakat. Itu sangat kita tidak harapkan terjadi," tandasnya. [RadarSorong| ImagePapua]
0 comments:
Post a Comment