.

Proyek Normalisasi Sungai Skamto Senilai 14,8 Miliar Kurang Jelas

ARSO XIV (KEEROM) - Meski sudah menelan  anggaran Rp 14.709.600.000 memanfatkan  APBD Perubahan 2012 Provinsi Papua, proyek normalisasi  guna mencegah banjir di Sungai  Skamto,  Arso XIV,  Kabupaten Keerom, ternyata tak ada pekerjaan apapun, yang dilakukan  Dinas  Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua.

Akibat kurang jelasnya penggunaan dana tersebut, Jembatan Skamto yang menghubungkan Distrik Skamto dan Distrik Arso terputus.

Hal ini  terungkap ketika Komisi C DPRP dalam rangka fungsi   pengawasan anggaran daerah melakukan  Inspeksi Mendadak (Sidak) di Jembatan Skamto di  Arso XIV, Kabupaten Keerom, Jumat (05/07/2013).  Mereka adalah masing-masing  Ketua Komisi C DPRP  Yan Ayomi, Wakil KetuaKomisi C  DPRP Carolus Bolly, Sekretaris Komisi C DPRP Amal Saleh, para anggota yakni Bob Jacobus Patipawae, Pdt. Charles Simare-mare dan Yafet Pigai. Ikut  hadir  dalam Sidak tersebut Bupati  Keerom  Yusuf Wally  dan Kepala Dinas PU Kabupaten Keerom Ir. Agus Kurniawan.

Dikatakan  Yan Ayomi,  Komisi  C DPRP  sejak Kamis (04/07/2013) melakukan  kunjungan kerja  (Kunker) ke Pemda Keerom, dengan maksud  menanyakan dan mencek beberapa pekerjaan  Dinas PU Papua  yang dibiayai dari APBD Perubahan, dengan total  Rp 60 Miliar. Masing-masing  proyek normalisasi  Sungai Skamto  di Arso XIV Rp 14,8 Miliar, proyek normalisasi   Sungai Arso XIII  Rp 9,8 Miliar. Kemudian proyek normalisasi Sungai Arso IV  Rp 5,9 Miliar.

Namun demikian, kata Yan Ayomi, ketika  Komisi C DPRP melalukan Sidak, ternyata  tak ada  tanda-tanda  pekerjaan normalisasi  bahkan jembatan Skamto sudah putus  dan nyaris roboh.

“Tapi ini kenyataan mereka  bangun  proyek-proyek  dari APBD Perubahan Papua  pada lokasi-lokasi di Kabupaten Keerom, ternyata  tak  melalui koordinasi dengan  Pemda setempat,” ujar politisi Golkar ini.

“Nanti kami baca hasil rekomendasi  BPK apa ada dimuat atau  tidak, kemudian  kami akan tindaklanjut,” kata Yan Ayomi.

Bupati  Keerom Drs Yusuf Wally, SE,MM  mengungkapkan, pihaknya  tak mengetahui kegiatan proyek normalisasi Sungai Skamto dan lain-lain. Padahal seharusnya  Dinas PU Papua  melakukan  koordinasi dengan instansi  teknis  Dinas PU Kabupaten  sehingga Pemda  juga  ikut membantu monitoring atau mengawasi pekerjaan pekerjaan dari Provinsi.

Karena itu,  tandas Bupati, pihaknya menghimbau agar  instansi   terkait  atau pelaksana  proyek apapun  segera hilangkan “pikiran proyek”.

“Pasti dia  juga  dapat, tapi  sasaran  harus jelas dan selesaikan dulu. Mungkin saran dan masukan      supaya  para Bupati itu diundang. Apalagi infrastruktur itu sangat penting untuk menjawab kebutuhan  masyarakat,”  imbuh Bupati. [Bintangpapua| DPUPapua]
Bagikan ke Google Plus

0 comments:

Post a Comment