Merasa Dilecehkan, DPR Papua Panggil Kepala Dinas Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua

KOTA JAYAPURA - Ketidakhadiran Kepala Dinas Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua saat kunjungan DPR Aceh ke DPR Papua, Jumat (28/06/2013) berbuntut panjang. Lembaga rakyat itu merasa dilecehkan  kepala dinas.

Atas ketidakhadiran sang kepala dinas  tersebut, DPR Papua berencana memanggilnya dalam waktu dekat.”Dalam satu dua hari kedepan kami akan mengirim surat secara resmi agar kepala dinas sosial memberi penjelasan alas an ketidakhadirannya  dalam pertemuan tersebut,” ucap ketua Komisi E DPR Papua, Kenius Kogoya kepada Papua Pos, Sabtu (29/06/2013).

Menurut Kenius, sebelum agenda pertemuan dengan DPR Aceh pihaknya sudah menyurati secara resmi kepada Dinas Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua agar menghadiri kegiatan tersebut, sebab disitu DPR Aceh mau mendengarkan secara langsung bagaimana Perdasi tentang komunitas masyarakat adat terpencil maupun, soal penanganan anak jalanan, orang cacat  dan masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan.

“Yang bisa menjelaskan secara rinci adalah dari Dinas Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua, bukan DPR Papua,” ungkap Kenius dengan nada kecewa.

Akibatnya, pertemuan dengan DPR Aceh tak masksimal. “Kami DPR Papua hanya menjelaskan apa adanya, sepanjang yang kami tahu,” terang Kenius.

Padahal  kata Kenius, DPR Aceh sangat merespon sehigga mau belajar bagaimana membuat  tentang komunitas masyarakat adat terpencil maupun soal masalah kesejahteraan.

Politisi asal Partai Hanura ini menegaskan, selain menyurati untuk memanggil secara resmi kepada Dinas Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua, pihaknya akan menyurati Gubernur Papua tentang masalah ini.

“Kami ingin agar gubernur Papua juga tahu kondisi yang terjadi, bila perlu gubernur memberikan teguran agar hal seperti ini tidak terulang lagi dan dilakukan dinas-dinas lainnya,” ungkap Kenius.

“Ini menjadi preseden buruk, dinas harus memahami kerja dari DPR Papua. Harus ada saling menghargai,” tambahnya.

Menurut Kenius, mestinya dinas-dinas yang merupakan perpanjangan tangan dari gubernur harus bisa bekerja sama dengan DPRP bukan sebaliknya.”Kita harus bersyukur orang  dari provinsi lain mau belajar ke Papua, kenapa kita tidak merespon itu dengan baik,” tandas Kenius. [PapuaPos]

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter Bagikan ke Google Plus