Juru kampanye hutan Greenpeace Papua, Richarth Charles Tawaru menuturkan, berkurangnya luasan hutan kebanyakan dikarenakan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan pemekaran wilayah. Pembukaan lahan ini banyak terjadi di kabupaten Jayapura, Keerom dan Merauke.
“Areal-areal yang sudah diperuntukkan untuk areal produksi, kemudian kawasan lindung, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih, ada pengelolaan, ada pembukaan. Menurut penelitian kita dalam satu tahun, satu perusahaan sawit dia melakukan clearing sebesar 5000 hektar. Ternyata dalam satu tahun itu hutan papua sudah berkurang 110 ribu hektar,” kata Richarth Charles Tawaru.
Greenpeace berharap sebelum dilakukan pembukaan lahan, harus terlebih dahulu ada uji kelayakan agar tercipta keseimbangan ekosistem. Apalagi Permenhut no 49 juga mengatur tentang akses pengelolaan masyarakat adat untuk mengelola hutan desa atau hutan berbasis masyarakat.
Didalam Permenhut ini diatur untuk masayarat diberikan kewenangan dengan luasan hutan tertentu yang diperuntukkan untuk kepentingan masayarakat. Tindakan ini juga dimaksudkan agar dapat menekan laju deforestasi. [PortalKBR / SwaraNusaBahagia | Antara ]
0 comments:
Post a Comment