Hal ini terlontar dari Ketua LPMA SWAMEMO Thobias Bagubau, S.IP, saat bertemu wartawan di ruang kerjanya di perumnas 1 Waena Jayapura Senin (08/04/2013).
Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni (LPMA SWAMEMO), mengatakan, penambangan liar di sepanjang Sungai Degeuwo, Kabupaten Paniai yang telah berlangsung dari tahun 2001 hingga 2012 kurang lebih telah 12 tahun.
Pihak LMPA, suku Walani,Mee dan Moni bersama jaringan kerja LSM telah mengadvokasi permasalahan di lokasi pertambangan tersebut ke pemerintah Kabupaten dan Provinsi Papua untuk memproses masalah tersebut melalui mekanisme negosiasi.
“Kami melakukan advokasi karena, dengan adanya penambangan emas yang dilakukan di Paniai ini dapat mengancam warga sekitarnya, sebagaimana bahan kimia seperti mercury, dan penyakit lain telah menghantui wilayah tersebut, dan ini memang harus dilakukan pemberhentian terhadapa wilayah tersebut,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah sangat lambat dalam membantu , dan tidak serius menyikapi persoalan di sepanjang sungai Degeuwo, Kabupaten Paniai sehingga LPMA SWAMEMO dan masyrakat adat suku Walani, Mee, dan Moni merasa di rugikan terkait kebijakan –kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, walaupu demikian sudah ada usaha, dari pemerintah baik Kabupaten Paniai, maupun Provinsi Papua dan lembaga yang peduli terhadap lingkungan dan kemanusiaan (Komnas HAM, LPMA SWAMEMO, FOKER LSM dan Sekeretariat Keadilan Perdamaian (SKP),Keuskupan Timika untuk menghentikan persoalan di sepanjang sungai Degeuwo.
“Jadi ini adalah job baru untuk gubernur Provinsi Papua yang baru, jangan sampai terlambat karena ini menyangkut nyawa para masyarakat serta warga yang ada di daerah tersebut baik suku Walani, Mee, dan Moni terhadap pencemaran limbah yang ada yaitu mercury secara perlahan,” tuturnya. [HarianpagiPapua]
0 comments:
Post a Comment