Protes Wilhelmina disampaikan kepada Dandim 1706/PVT Fakfak, Letkol (inf) Gunung Bintoro, disaksikan pimpinan dan anggota-anggota DPRD Fakfak dan massa Masyarakat Adat. Bupati tidak berkenan datang saat itu.
“Memangnya daerah ini dalam Kondisi Darurat Sipil atau Darurat Perang kah?” ungkap Wilhelmina retoris.
Sementara itu, Dandim 1706/PVT Fakfak, Letkol (inf) Gunung Bintoro, menjelaskan hadirnya anggotaanggota TNI karena ada surat permintaan bantuan pengamanan. “Kalau saya tidak melaksanakan, maka saya kena hukum! Jadi mohon dimengerti, kami juga masyarakat biasa, cuma kebetulan pakai baju loreng, kita sama-sama bangsa Indonesia, saya tidak mau menyakiti rakyat kita!”
Dikerahkan sekitar satu regu anggota TNI untuk berjaga-jaga di Kantor DPRD Fakfak. Di antaranya ada yang membawa senjata laras panjang, dan pentungan karet. Selain tentara, Polisi bersenjata lengkap juga mengamankan Kantor DPRD Fakfak, saat Dewan Adat direncanakan bertemu Bupati Fakfak.
Kabag Ops. Polres Fakfak, Toni, melarang sebagian warga memasuki ruang pertemuan, dengan alasan ruang sempit telah penuh sesak. Lalu, seorang petugas Polisi menghalau wartawan dengan rotan pemukul. Wartawan pun dilarang mendekat, tapi atas kemauan pengurus Dewan Adat MbahamMatta, wartawan diizinkan meliput pertemuan ini. [TabloidJubi]
0 comments:
Post a Comment