Dinilai Tidak Adil, 3 Oknum Anggota DPRD Palang Ruang Sekretaris Dewan Kabupaten Kaimana

KAIMANA - Buntut pembagian jatah perjalanan dinas tindaklanjut LKPJ Bupati Kaimana, Drs. Matias Mairuma tahun anggaran 2012 lalu, 3 oknum anggota DPRD Kaimana melakukan aksi protes ke sekretariat DPRD. Dalam aksinya, wakil rakyat ini memalang ruang kerja sekretaris DPRD dan beberapa ruang staf se­kretariat DPRD Kaimana. Aksi para wakil rakyat ini terjadi Jumat (19/07/2013) sekira pukul 15.00 WIT.

Akibatnya, sekretaris DPRD Kaimana tidak bisa ngantor. Sejumlah staf setwan yang seharusnya melaksanakan tugas-tugas di akhir pekan itu, tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka hanya berada di luar kantor, sambil menunggu instruksi pimpinan.

Elimelek Bari, salah seorang anggota DPRD yang ditemui usai aksi tersebut menegaskan, pemalangan dilakukan pihaknya disebabkan karena Sekretaris Dewan tidak adil.

"Kenapa sekretaris dewan selalu tidak adil dan tidak bisa memfasilitasi DPRD untuk melakukan kerja-kerja dewan? Sebenarnya, Sekwan harus mendukung DPRD agar tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat itu bisa diwujudkan," kata Elimelek.

Politisi PDIP ini lebih lanjut me­ngatakan, anggaran di sekretariat DPRD begitu banyak, tetapi hanya diperuntukan bagi kepentingan secretariat dan perjalanan dinas staf setwan. Karena itu tegas Elimelek, palang tidak boleh dibuka sampai ada keputusan dari Bupati Kaimana terkait dengan pergantian Sekretaris DPRD.

"Kami mau supaya dia (Sekwan) diganti. Jika tidak, persoalan akan tetap seperti ini terus," tegasnya.

Hal senada di­sampaikan anggota DPRD lainnya, Lewi Oruw. Lewi bahkan mewanti-wanti agar palang ini tidak boleh dibuka sampai adanya pergantian Sekretaris Dewan.

Sekretaris DPRD Kaimana, Agus Duwila,SSos yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan, kebijakan yang diambil tersebut atas kesepakatan bersama.

"Ada rapat yang diputuskan bersama yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD. Kebijakan untuk memberangkatkan sebagian anggota DPRD keluar daerah itupun keputusan bersama dan diambil dalam rapat internal dewan. Kita tidak bisa mencampuri urusan DPRD, kita hanya bisa menunjang pekerjaan mereka. Dan dalam keputusan tersebut, diambil bahwa perjalanan Dinas keluar daerah hanya dilakukan oleh para anggota DPRD yang LKPJ tahun 2011 lalu belum melaksanakan perjalanan dinas. Sementara itu, yang tinggal hanya melaksanakan sinkronisasi LKPJ Bupati dengan program yang sudah dikerjakan di wilayah distrik," tegasnya.

Menurutnya, perjalanan dinas sejumlah anggota DPRD keluar daerah saat ini mengalami kesulitan, karena biaya tiket yang mahal. Karenanya, anggota DPRD mengambil kebijakan sendiri untuk mengambil dana sebagian dari perjalanan dinas para wakil rakyat yang ke distrik-distrik.

"Dan kebijakan itupun para anggota DPRD yang lakukan, bukan atas kemauan saya. Kita memberangkatkan para staf setwan itu karena dalam DIPA Setwan sudah tersedia, sementara untuk DIPA DPRD sudah dipergunakan untuk perjalanan selama ini. Lalu kita mau ambil dana dari mana, jika tidak sesuai dengan DIPA?," tukasnya.

Agus menyebutkan, permasala­han ini sudah disampaikan pihaknya kepada para wakil rakyat yang melakukan pemalangan tersebut, namun hal itu pun tidak pernah dipahami oleh mereka.

"Kalau memang mengusulkan saya harus diganti, saya sangat siap. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, saya siap ditempatkan dimana saja, sesuai dengan kebijakan pimpinan, dan tetap bekerja melaksanakan pelayanan pemerintahan kepada rakyat," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan,palang ruang kerja sekwan dan kantor setwan, belum dibuka. Ketua DPRD, Arifin, SE yang hendak dikonfirmasi belum dapat dihubungi.

"Saya sangat malu dengan persoalan ini, tetapi itulah kondisi dewan kita saat ini. Silahkan public menilainya seperti apa, karena hal ini akan menjadi kacamata politik untuk rakyat memilih para wakil rakyat di pileg 2014 mendatang," tukas salah seorang anggota DPRD Kaimana yang enggan namanya dipublikasikan. [RadarSorong]

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter Bagikan ke Google Plus