“Kita bukan prihatin lagi, tetapi diatas prihatin, orang masuk berobat kesini bukan sehat, tetapi untuk mati. Saya menilai orang masuk ke RSUD ini tidak ada harapan hidup lagi. Seharusnya orang masuk ke RS ada harapan hidup bisa tertolong tetapi ini tinggal mau bawa kekuburan saja,” tegas Lukas Enembe kepada wartawan disela-sela kunjungannya di RSUD Dok II tersebut, Kamis (18/07/2013) kemarin.
Namun demikian Gubernur Papua, Lukas Enembe masih optimis bisa membenahi RSUD Dok II Jayapura yang merupakan rumah sakit rujukan di provinsi Papua, karena Papua punya uang banyak, Papua ini memiliki lahan yang cukup luas untuk lokasi pembangunan Rumah Sakit yang presentatif.
“ RSUD Dok II Jayapura ini sudah tidak layak menjadi suatu rumah sakit yang standar, baik dari sisi bangunannya, peralatannya, pelayanannya dan interiornya. Semuanya sudah tidak memenuhi syarat,” katanya.
Terkait masalah tenaga medis, Lukas Enembe mengakui kalau jumlah tenaga medis di RSUD Dok II Jayapura cukup banyak, dan tenaga dokter spesialis juga cukup, namun kalau semua peralatan dan fasilitas rumah sakitnya tidak memadai dokter yang ada itu tidak ada artinya.
“Menkokesra pernah bilang ke saya , kalau Rumah Sakit Dok II Jayapura ini adalah rumah sakit terburuk di Indonesia,” ujar Lukas Enembe. Menurut sejarah RSUD Dok II Jayapura, sejak didirikan tahun 1956 oleh pemerintah Belanda pernah menjadi Rumah Sakit terbaik di wilayah Pasifik, namun belakangan ini Rumah Sakit milik pemerintah Provinsi Papua itu malah terjelek di Indonesia. Apa yang menyebabkan hal itu ? dari hasil pertemuan Gubernur Papua dengan para Direktur dan Staff di Rumah Sakit milik Pemprov Papua diketahui, kalau manajemen di rumah sakit itu sangat rusak, staff tidak sejalan dengan pimpinan, bahkan sesama dokter juga tidak saling akur masing-masing membawa kepentingan sendiri-sendiri.
Selain berbagai permasalah peralatan, tempat tidur dan ruangan yang sudah tidak memadai lagi, air dan listrik yang sering mandek, semua menjadi keluhan para medis, ditambah lagi dengan berbagai tuntutan para medis terkait dana insentif medis yang sudah beberapa tahun tidak dibayar.
“ Kami juga minta kepada gubernur agar hak-hak kami sebagai tenaga medis (dokter maupun perawat) diberikan. Masalah insentif dokter sudah menjadi aturan dunia kesehatan, karena kami adalah tenaga professional,” ujar salah seorang dokter.
Sedangkan kepala-kepala ruangan dan poliklinik mengeluhkan peralatan yang tidak lengkap, air yang tidak lancar, listrik dan berbagai hal yang menjadi keluhan pasien juga disampaikan kepada gubernur Papua saat ini. [PapuaPos| PapuaPos]
0 comments:
Post a Comment