Jamaah Calon Haji (JCH) Kota Sorong Keluhkan Biaya Operasional Daerah (BOD)

KOTA SORONG - Jamaah Calon Haji (JCH) Kota Sorong mengeluhkan Biaya Operasional Daerah (BOD) dari Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua Barat dan Kota Sorong. Pasalnya, jamaah calon haji tahun 1434 H/2013 M merasa dalam agenda acara yang dimaksud dengan besaran anggaran tersebut dinilai ada sebagian yang kurang penting. Sesuai dengan rincian BOD, JCH dikenakan biaya sebesar Rp 1.780 000, yang terbagi atas Rp 895. 000 untuk BOD Kementerian Agama Kota Sorong dan Rp 885. 000 untuk Kementrian Agama Provinsi Papua Barat.

Jika total dari dana itu dengan 181 JCH biayanya dapat mencapai Rp 322.180.000. Dengan besarnya dana anggaran BOD tersebut, kemarin JCH Kota Sorong pun menyampaikan keluhannya ke Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sorong dalam acara pertemuan sekaligus membahas persoalan tersebut di Masjid Al Jihad. Dalam acara yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIT, Jamaah Calon Haji meminta agar kedua Kemenag- Provinsi dan Kota- dapat mempertimbangkan dan meringankan biaya BOD yang dirasa cukup besar, mengingat ada agenda kegiatan yang dirasa kurang penting.

Permintaan itu disambut pengurus IPHI yang sempat hadir sebanyak 11 orang, untuk ditindaklanjuti dengan menyurat kepada Kemenag Provinsi dan Kota Sorong untuk menyampaikan aspirasi dari para jamaah calon haj.

Ketua Organisasi dan keanggotaan IPHI, H. Daeng Nassa kepada Koran ini di kediamaanya kemarin (05/07/2013) mengungkapkan, munculnya keluhan yang meminta agar biaya BOD yakni kegiatan operasional jamaah calon haji dari Sorong dan saat di Makassar tersebut, karena melihat adanya agenda yang dirasa kurang begitu penting.

Adapun agenda yang dimaskud yakni pemulangan jamaah haji serta agenda kegiatan pascakembalinya jamaah tiba di Makassar. Sehingga dari pertimbangan dan hasil keputusan dalam pertemuan yang diikuti 23 jamaah calon jamaah haji itu, disepakati agar agenda kegiatan pemulangan tidak dimasukkan. Hal itu, menurutnya karena biasanya setibanya jamaah di Makassar, Sulsel setelah semua selesai saat di embarkasi, jamaah akan langsung menyambangi saudaranya.

"Biasanya begitu tiba di Makassar, jamaah langsung dijemput saudaranya dan biasanya pula langsung pulang ke rumahnya atau saudaranya yang ada di Makassar," ujar Dg Nassa seraya menambahkan sehingga agenda pemulangan yang memerlukan biaya itu bisa tidak perlu dimasukan dalam jadwal. Terlebih dalam agenda itu tertera agenda pertemuan yang menyewa aula serta persiapan lainya yang juga membutuhkan pengeluaran biaya.

"Sedangkan ada agenda yang sama, dalam arti ada di surat rincian Kemenag Provinsi, ada juga di surat rincian dari Kemenag Kota, yakni agenda pemulangan, kan cukup satu saja seharusnya, malah itu tadi diminta supaya ditiadakan saja," tutur H. Dg Nassa.

"Mengurangi biaya pemulangan itu termasuk didalamnya biaya akomodasi dan sebagainya, seperti kendaraan, aula dan masih ada beberapa lainya," beber Dg Nassa.

Dijelaskannya dari perhitungan yang sempat dilakukan untuk meniadakan satu agenda yakni pemulangan dapat mengurangi anggaran hingga mencapai puluhan juta rupiah bagi masing-masing rincian

Kementerian Agama. Dengan demikian, jika satua agenda pemulangan tersebut ditiadakan akan mengurangi biaya pengeluaran bagi jamaah calon haji. Selain itu ditambahkannya, Kemenag Kota akan mengikutkan delapan petugas yang akan mendampingi JCH i hingga di Makassar. Padahal menurutnya jumlah petugas tersebut dinilai tidak maksimal, dan terlalu banyak.

Sehingga jamaah calon haji meminta agar pendampingi hanya empat orang saja. Karena petugas juga membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit yakni mencapai Rp 78 Juta, termasuk biaya transportasi dan penginapan.

"Kalau dikurangi dan cukup empat orang saja maka akan mengurangi biayanya lagi," imbuhnya. [RadarSorong]

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter Bagikan ke Google Plus