Pater John Glynn, aktivis sosial lintas-gereja yang selama ini bekerja untuk melayani anak-anak jalanan dan orang-orang cacat di Port Moresby, mempertanyakan keputusan O'Neill untuk menandatangani perjanjian.
"Bagaimana kita dapat menampung para pemukim (dari luar negeri) di Papua Nugini, padahal kita sendiri tidak dapat menampung orang-orang kita?," tuturnya.
"Perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan - bagaimana negara dapat menyediakan hal-hal ini untuk sejumlah pemukim? Bagaimana O'Neill bisa menyetujui ide konyol ini?," katanya.
Hal ini menurutnya merupakan cara mematikan orang Papua Nugini secara perlahan, sebab telah membuka celah bencana yang dihindari oleh pemerintah Australia.
"Dengan kata lain, kesepakatan yang ditandatangani berarti bahwa siapa pun berlayar ke Australia pada kapal yang tidak sah sekarang akan secara otomatis berakhir di Papua Nugini dan harus menetap di sini," keluhnya.
Ia juga menuturkan, Pusat Pengolahan Pencari Suaka yang didirikan tahun lalu di Provinsi Manus, hanyalah solusi sementara sebelum para pencari suaka ini menetap di Australia, yang juga lebih memilih mengembalikan orang-orang tersebut ke negara asal mereka.
"Perjanjian baru, jelang pemilihan umum Australia beberapa bulan lagi, [hal ini] telah mengejukan semua orang. Tak dapat dibayangkan, permintaan Australia langsung diterima PNG," imbuhnya sembari melanjutkan, "Perjanjian tersebut jelas telah melanggar konvensi internasional dan resolusi PBB tentang pengungsi," tandas Glynn.[TheNational]
0 comments:
Post a Comment