Selain di Jakarta, kota-kota di luar Jakarta juga akan melakukan aksi yang sama, termasuk di Papua dan Papua Barat, dan termasuk diluar negeri.
Elly Ramos Petege dari NAPAS mengatakan, aksi LinK Papua dilakukan untuk mengampanyekan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua, secara khusus kasus Wasior dan Wamena berdarah yang terjadi 9 tahun lalu.
Berikut wawancara singkat dengan Elly Ramos Petege dari NAPAS yang menginisiasi digelarnya acara tersebut:
Apa itu LinK Papua?
Lilin Kemanusiaan (LINK) Papua adalah aksi solidaritas masyarakat yang cinta kemanusiaan dan perduli Papua secara serentak di berbagai tempat, nasional dan internasional, untuk mengampanyekan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua.
LinK Papua dilakukan karena negara mengabaikan kejahatan HAM yang terus terjadi di Papua.
Fokus Aksi LinK Papua kali ini?
LinK Papua kali ini akan mengonsentrasikan kampanye terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM Wasior-Wamena yang oleh Komisi Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat dan berkasnya sudah diserahkan pada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti, namun mandeg/tidak jelas di tengah jalan.
Kapan dan Dimana?
Aksi akan dilakukan secara serentak pada tanggal 14 Juli 2013. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal dan bulan yang sama, 9 tahun yang lalu (2004), Komnas HAM telah merampungkan dan menyerahkan berkas Kasus Wasior-Wamena kepada Kejaksaan Agung. Di Jakarta, LinK Papua akan diselenggarakan di Bunderan Hotel Indonesia dimulai pukul 20.00 WIB.
Di Kota Lain?
Di luar Jakarta, akan digelar juga di Salatiga, Jombang, Semarang, Surabaya, Bandung, Bogor, Bali; dan untuk Papua dan Papua Barat akan dipusatkan di Jayapura dan Sorong; sedangkan diluar negeri akan digelar di Manila, Austalia dan Amerika Serikat.
Ada juga kampanye lewat media online seperti disitus change.org, Sorgemagazine dan Blog Napas yang selalu di update.
Mengapa Wasior dan Wamena?
Berkas pelangaran HAM Wasior-Wamena adalah hasil penyelidikan tim ad hoc untuk penyelidikan pro justicia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2003 yang terjadi di Propinsi Papua.
Tim tersebut, berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, telah menemukan indikasi awal terjadinya pelanggaran HAM berat pada kedua kasus itu.
Namun Kejaksaaan Agung mengembalikan berkas tersebut dengan alasan belum melengkapi dan memenuhi beberapa syarat formil dan materiil.
Pada 29 Desember 2004, berkas tersebut dikembalikan lagi oleh Komnas HAM tanpa memperdulikan alasan dari Kejagung. Menurut Komnas HAM, wewenang Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan
sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Karena Komnas HAM tetap pada pendiriannya, dan Kejagung juga tetap pada pendiriannya, akhirnya sampai hari ini berkas Kasus Wasior-Wamena seperti masuk kotak dan dilupakan. Mandeg tak jelas nasibnya. Kejadian ini telah memberikan impunitas kepada para pelaku dan menjauhkan keadilan bagi para korban.
Apa yang akan dikampanyekan?
- Penuntaskan kasus pelanggaran HAM Wasior-Wamena dengan bersandar pada prinsip keadilan bagi korban.
- Mengutuk kerja Komnas HAM dan Kejagung dalam menangangi kasus pelanggaran HAM Wasior-Wamena, karena pendiaman atas kasus ini akan semakin memperkuat jaring impunitas dan menambah beban sosial korban.
- Penanganan kejahatan kemanusiaan di Papua harus ditindaklanjuti secara nyata dan serius dengan membentuk Pengadilan HAM, sebagai langkah awal membangun komunikasi konstruktif dengan Papua seperti yang dikatakan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono.
- Menyebarluaskan ajakan dukungan ini pada semua teman-teman yang perduli kemanusiaan.
- Menyelenggarakan LinK Papua untuk Wasior-Wamena di berbagai tempat, mendokumentasikan dan menyebarluaskan dokumentasi tersebut untuk perluasan dukungan dan tekanan politik.
- Hadir pada LinK Papua di tempat masing-masing, membawa lilin solidaritas dan tuntutan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.
- Merekomendasikan pihak-pihak yang dapat membantu mensukseskan acara ini pada pihak penyelenggara.
- Bagi yang belum/tidak bisa hadir di lapangan, dapat menyatakan dukungan dan solidaritasnya melalui berbagai jejaring sosial, melalui foto-foto tuntutan dan bentuk-bentuk pernyataan sikap lainnya.
NAPAS memandang perlu untuk kembali mengingatkan keseriusan dan tanggungjawab negara untuk penegakan HAM di negeri ini.
Bila penegakan HAM di Papua tidak mengalami kemajuan, maka konflik dan kekerasan akan terus berulang. Penanganan serius kejahatan kemanusiaan di Papua dapat membuka jalan untuk mengawali dialog damai untuk mengakhiri konflik. [SuaraPapua| Merdeka]
0 comments:
Post a Comment