Kelompok yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Adat Duma-Dama (FMADD) dengan tegas mengatakan menolak pemekaran Kabupaten Delama Jaya. Karena berbagai macam persoalan sedang dan akan terjadi di dalam kehidupan masyarakat Duma-Dama yang mayoritasnya Suku Moni itu.
Ketua Forum Masyarakat Adat Duma Dama (FMADD), Romario Yatipai kepada media ini di Jayapura Selasa, (03/09/2013), mengatakan, pihaknya selaku suku asli yang punya hak ulayat sangat menolak dengan keras atas adanya isu akan pemekaran daerah otonom baru dari kabupaten induk Paniai.
“Kami sangat menolak pemekaran Kabupaten Delama Jaya itu dengan beberapa alasan utama dan itu nyata. Diantaranya, sumber daya manusia (SDM) sangat minim dan belum diap. Sementara yang ke dua adalah hanya dua distrik, Distrik Bibida dan Distrik Duma-Dama sangat tidak memenuhi syarat untuk menjadi sebuah kabupaten. Yang ketiga itu berkaitan dengan kehidupan sosial, yaitu sistem genosida atau pembunuhan rakyat tersistem akan tertanam dan rakyat Duma-Dama pasti akan menjadi sasaran utama. Sementara yang ke empat merupakan adat istiadat akan menjadi pelanggaran besar, yaitu wilayah adat dan tempat keramat anak adat akan hancur dan generasi akan punah. Dan yang kelima, pendatang (ras Melayu, red) akan menjadi pemilik wilayah adat dan anak adat menjadi pemulung sampah”, tegas Yatipai.
Sementara itu, menanggapi hal tersebut wartawan media ini menghubungi kepada bupati Kabupaten Paniai, Hengky Kayame, dirinya mengatakan sangat setuju dengan pendapat dari forum tersebut. “Saya setuju,”, atanya singkat.
“Jadi yang menyebarkan isu itu adalah yang kalah dalam pesta demokrasi (Pemilukada, red) kemarin. Dan saya sebagai bupati kabupaten Paniai tidak akan pernah memberikan rekomendasi kepada siapapun terkait pemekaran itu. Kini saatnya kita bangun Paniai,” tandas Hengky.
Senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, John NR. Gobai ketika dihubungi media ini. Dirinya mengaku sebagai dewan adat akan mendukung penuh program bupati Paniai, bahwa tidak ada pemekaran lain selain Intan Jaya dan Deiyai. “Di belakangan ini setelah selesai Pemilukada Paniai dan Intan Jaya sedang muncul isu pemekaran tersebut. Dan aspirasi itu juga tidak pernah dibicara di kampung, di Bibida dan Duma-Dama bahwa akan diadakan pemekaran. Jadi ini orang-orang yang urus pemekaran itu di Sugapa, Nabire, Jayapura dan Jakarta,” kata Gobay.
“Yang sebenarnya itu, kalau ada pikiran mau pemekaran diatur, diurus dan dibentuk panitia di kabupaten induk. Kenapa tidak bicarakan di kabupaten induk, di Paniai ?” tanya John.
Lanjut pria berkaca mata ini, bahwa melihat dari pengalaman pemekaran Intan Jaya dan Deiyai itu bicara dari kabupaten Induk (Paniai, red). “Jadi, waktu pemekaran Intan Jaya dan Deiyai itu dong duduk di Enarotali (ibukota Paniai) baru sampaikan kepada bupati, gubernur dan ke pemerintah pusat di Jakarta. Itu prosedurnya”, ungkap John.
“Saya sepakat dengan pernyataan forum itu, luasan wilayah yang hanya dua distrik itu memang benar. Itu termuat dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang turunannya itu pemerintahan gabungan dan pemerintahan pemekaran itu harus atur jelas, bahwa kalau hendak bentuk sebuah kabupaten itu minimal empat distrik” tuturnya dengan nada tinggi.
Lebih lanjut John mengatakan akan ada dampak sosial budaya terkait tempat-tempat keramat. “Ketika ada kabupaten itukan jelas akan membangun bangunan, ruas jalan, jembatan dan lain sebagainya. Sehingga tempat-tempat keramat akan sasaran dan kekayaan-kekayaan budaya yang masih misteri itu akan hancur. Sebab, mulai dari Bibida sampai Duma-Dama ini ada banyak daerah-daerah terlarang”, katanya.
“Saya sebagai dewan adat, meminta kepada para intelektual Moni dan Mee agar bicara baik saja dengan bupati Paniai dan bupati Intan Jaya dalam hal penempatan jabatan di birokrasi untuk membangun daerah kita ini menuju hari esok yang lebih cerah”, ungkapnya. [PapuaPosNabire]
0 comments:
Post a Comment