.

Kesejahteraan Guru jadi Prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura

SENTANI (JAYAPURA) - Kesejahteraan guru khususnya yang mengajar di pedalaman selalu menjadi prioritas utama oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Alpius Toam mengatakan soal kesejahteraan guru tidak hanya yang sifatnya finansial seperti tunjangan guru sebesar satu kali gaji atau lain sebagainya, namun persoalan fasilitas perumahan guru, transportasi dan lainnya juga menjadi barometer kesejahteraan guru.

“Khususnya di Kabupaten Jayapura, hal-hal seperti ini masih dibutuhkan agar guru dapat bekerja dengan baik dalam mengajar,” tandasnya kepada Inspirasi di Sentani, Jumat (06/09/2013).

Namun, Alpius menuturkan pembangunan rumah guru dan kepala sekolah serta rehabilitasi rumah dinas bagi guru tetap menjadi prioritas kegiatan pada Dinas Pendidikan di tahun 2013 ini, yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

“Sedangkan untuk guru di daerah terpencil khususnya Distrik Airu telah disiapkan guru PNS dan guru kontak yang dirolling setiap enam bulan serta pemberian bantuan bahan makanan setiap 3 bulan,” tandasnya.

Ia menjelaskan untuk pemberian insentif atau honor bagi guru-guru tidak tetap sedang diinventarisir, selanjutnya akan dihitung beban anggaran guna pengusulan bantuan. Dimana pengusulan ini akan melalui APBN Kementrian Pendidikan melalui tunjangan guru daerah terpencil serta tunjangan bagi guru non sertifikasi.

“Pemberian kewenangan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sudah disiapkan antara lain : urusan kepegawaian, urusan keuangan serta pengawas dan pembinaan guru juga kepala sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD),” urainya.

Alpius mengungkapkan Dinas Pendidikan sedang melakukan inventarisir luas tanah pada setiap sekolah agar ditindaklanjuti penyelesaiannya.

Selain itu, ada juga pemberian bantuan bagi mahasiswa asli Kabupaten Jayapura di daerah Papua, luar Papua dan luar negeri dengan syarat aktif kuliah, pada Tahun Anggaran 2013 direncanakan sebanyak kurang lebih 1500 orang mahasiswa.

Sekedar diketahui, kondisi permukiman dan perumahan masyarakat terutama di daerah perdesaan masih didominasi oleh rumah dengan kondisi belum layak huni. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pendapatan masyarakat, pola pemukiman masyarakat yang terpencar dengan tradisi adat yang kuat serta sebagian permukiman masyarakat berada di kawasan lindung.

Dimana sejak tahun 2006-2010 Pemerintah Kabupaten Jayapura telah membangun perumahan melalui Dinas PU dan Perumahan sebanyak 152 unit, dan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 1.202 unit.

Selain pembangunan rumah diberikan pula bantuan bahan non lokal bagi masyarakat untuk dapat merehabilitasi rumah dari belum layak huni menjadi rumah layak huni, peningkatan dan rehabilitasi drainase dan talud sepanjang 14.332 meter persegi.

Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Jayapura masih terdapat sebanyak 2.718 unit. Banyaknya rumah masyarakat yang belum layak huni serta masalah persampahan dan jaringan drainase yang belum memadai di kawasan kota Sentani maupun di beberapa ibukota distrik merupakan tantangan yang harus dapat diatasi di dalam pembangunan ke depan. [InspirasiBangsa]
Bagikan ke Google Plus

0 comments:

Post a Comment