Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPSI Kabupaten Mimika Virgo Sollosa ketika dihubungi wartawan di Jayapura, Jumat (14/06/2013), mengatakan dari hasil pertemuan dengan manajemen dan setelah mendapat kesepahaman yang sama bahwa memang harus ada yang bertanggung jawab secara moral atas kejadian longsor tersebut, maka pimpinan dan beberapa kepala departeman PTFI akan dibebastugaskan sementara.
"Setelah kami melakukan pertemuan pada Kamis (13/06/2013) dan diterbitkan Interoffice Memo Manajemen PT Freeport Indonesia tentang perubahan organisasi maka kami memutuskan untuk membatalkan aksi demo," tandasnya.
"Meskipun demikian proses perawatan tetap mengacu pada kesepakatan bersama dan masukan dari tim yang sudah dibentuk untuk mengawasi," ujarnya.
Ia menjelaskan pihaknya saat ini sedang mengikuti proses investigasi yang tengah dilakukan oleh semua pihak seperti pihak kepolisian, pemerintah, dan lain sebagainya.
"Kami yakin dengan 19.000 pekerja Freeport yang nantinya akan mogok bekerja sudah bisa menghentikan aktifitas pertambangan di Freeport," imbuhnya.
Disinggung jika PTFI melanggar kesepakatan yang telah dibuat, Virgo menegaskan bahwa pihaknya yakin bahwa PTFI akan memenuhi tuntutan pihaknya. Namun, pada saat hasil akhirnya diumumkan nanti, jika ternyata tidak bisa diterima secara akal sehat dan moral, maka tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melakukan hal yang sama.
"Pembebastugasan para pimpinan dan kepala departemen PTFI tersebut dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban atas runtuhnya terowongan tambang bawah tanah Big Gossan beberapa waktu lalu," kata dia.
Sekedar diketahui, isi tuntutan SPSI Kabupaten Mimika antara lain mengganti lima petinggi dalam manajemen PTFI diantaranya kepala pimpinan tambang, kepala safety departemen, kepala geoteknikal service, kepala seksi manajemen service dan kepala divisi underground operations. [Antara| Tempo]
0 comments:
Post a Comment