Provinsi Hela Rawan Konflik, Kepolisian PNG Minta Pemerintah Lebih Perhatian

TARI (HELA) - Masyarakat di Provinsi Hela, Papua Nugini, sedang duduk di atas bom waktu yang siap meledak, kecuali pemerintah pusat mengintervensi dan mengambil tindakan dengan segera dalam kaitannya dengan situasi tanpa hukum di wilayah itu.

Itulah pengamatan dari Gari Baki, mantan Komisaris Polisi dan mantan Pengawas Keadaan Darurat di Provinsi South Higlands dan Hela.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan surat kabar Post Courier, mantan petinggi polisi ini mengatakan. "Ketika Anda berkendara dari Tari ke Nogoli di Provinsi Hela, setelah melewati persimpangan jalan Koroba menuju Jalur 4 Pabrik LNG GAS, anda akan dengan mudah melihat adanya perubahan dari perilaku orang-orang yang ditemui di sepanjang jalan."

"Sebagian besar mereka akan dipersenjatai dengan parang panjang dan kapak, tidak ada yang peduli dengan cara mereka berjalan, entah di jalan, di parit  dengan drainase yang tinggi dan yang telah digali sepanjang jalan sebagai batas-batas wilayah, Anjing, babi, anak-anak kecil berjalan di sepanjang sisi jalan tanpa pengawasan," ujarnya sambil menggambarkan sisi jalan pasar yang dipenuhi dengan para penjual yang menyediakan minuman keras, walaupun telah dilarang pemerintah.

"Anda berpikir kalau Proyek Gas LNG akan mengubah cara hidup rakyat, yang menetap disekitar lokasi proyek, tetapi kenyataan besarnya proyek ini tidak memberi manfaat dan hasil bagi kehidupan mereka," bebernya.

Proyek ini, katanya hanya merubah perlahan pengaturan budaya tradisional dengan mengadopsi gaya hidup baru. Ini telah mengubah pola pikir masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut mengacu kepada ketergantungan akan uang dan ketaatan kepada aturan hukum.

"Polisi di Provinsi Hela membutuhkan setiap dukungan untuk melaksanakan fungsi polisi yang tepat. Mereka kekurangan kendaraan, sumber daya dan tenaga, tetapi mereka tetap melakukan segala sesuatu yang mungkin dalam situasi tersebut. Dengan perkembangan baru dan eksplorasi lebih banyak atas sumber daya yang ditemukan di Provinsi Hela, dampak dari proyek Gas LNG, telah mempengaruhi orang menjadi berbeda sikap kepada hukum, ketertiban dan kepolisian. Mereka kini tidak menghargai hukum."

Dia menyatakan lebih lanjut bahwa pemerintah pusat tidak pernah berpikir untuk mengatur dan membatasi LNG, sebab perusahaan ini telah membangun seenaknya berbagai fasilitas termasuk jalan raya dari lokasi proyek ke Lae, seolah-olah itu tidak bermasalah.

Kepolisian PNG menurutnya harus kembali berfokus pada diri sendiri dan mengembangkan strategi kepolisian untuk secara khusus kepada polisi yang berada di proyek Gas LNG, termasuk membuat kebijakan yang selaras dengan isu-isu sosial yang mempengaruhi masyarakat Hela.

"Sangat baik bagi Pemerintah untuk mengatasi kebutuhan untuk melengkapi Angkatan Kepolisian, lebih baik sekarang daripada menunggu hal terburuk terjadi, dan Kepolisian PNG tidak perlu untuk membenarkan posisinya kepada Pemerintah, karena telah ada berbagai dokumen yang menetapkan posisi bertindak Pemerintah," pungkasnya. [PostCourier]

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter Bagikan ke Google Plus