"Ditulis aja tidak apa-apa bahwa DPRD lumpuh. Lumpuh dalam artian jadwal kegiatan sesuai agenda tahunan itu tidak jalan karena tidak didukung kinerja pemerintah daerah," tukas Wakil Ketua I DPRD Kota Sorong, Petrus Fatlolon,SH,MH yang ditemui wartawan di kantor DPRD Kota Sorong, Selasa (08/10/2013).
Jika tidak juga diserahkan ke DPRD, politisi Partai Demokrat ini bahkan menyarankan pemerintah Kota Sorong untuk menyerahkan materi laporan pertanggungjawaban ABPD 2012 dan APBD Perubahan 2013 tersebut ke masyarakat. "Kalau tidak diserahkan materi kepada lembaga dewan maka diserahkan saja kepada masyarakat yang menilai kinerja pemerintah," tandas Fatlolon.
Dikatakannya, lembaga DPRD pada prinsipnya menunggu. "Bagaimana hasil audit BPK terhadap APBD 2012, hasil akhirnya seperti apa, tentunya DPRD tidak akan tinggal diam," tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sorong ini.
Hal senada dikemukakan Ishak Rahareng,SH. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, mencermati ketidakseriusan pemerintah Kota dalam menyerahkan sejumlah materi untuk dibahas di DPRD, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pemerintah kota tidak taat aturan perundang-udangan yang ada.
"Biasanya terjadi seperti ini, artinya pemerintah tidak taat pada aturan," nilai Ishak. Atas kondisi ini, Ishak menerangkan bahwa bukan berarti selama ini DPRD tinggal diam, anggota sudah men yampaikan kepada pimpinan untuk selanjutnya pimpinan menyurati Wali Kota, namun nyatanya sampai saat ini belum juga diserahkan.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Sorong ini menilai, tidak semua anggota dewan menyuarakan hal yang sama, cuma beberapa anggota saja yang pro aktif menyuarakan hal ini. "Mereka mengerti dan menyadari itu, tapi mereka tidak pernah menyuarakan. Kesimpulannya, biar rakyat saja yang menilai," imbuhnya. [RadarSorong]
0 comments:
Post a Comment