Hal tersebut disampaikan Kepala BKPM Franky Sibarani di depan jajaran Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang mengikuti acara Forum Investasi Papua di Manokwari, seperti dikutip Sabtu (28/2/2015).
Target tersebut naik cukup drastis dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2010-2014 sebesar Rp 67 Triliun.
“Saya optimis dengan pencapaian target tersebut karena rencana investasi di Papua dan Papua Barat cukup tinggi. Selama 2010-2014 terdapat rencana investasi Rp 165,8 Triliun dan baru terealisasi 40%. Artinya, masih terdapat sekitar Rp 98,8 Triliun rencana investasi stock on the pipeline yang belum terealisasi karena berbagai hambatan. BKPM akan melakukan fasilitasi untuk eksekusi rencana investasi tersebut. Juga berbagai minat investasi baru dan perluasan yang sudah masuk ke BKPM,” jelas dia.
Menurut dia, target tersebut ditetapkan untuk mendukung capaian pembangunan Papua yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Dalam RPJMN 2015-2019 pemerintah menetapkan sasaran pembangunan Provinsi Papua, antara lain: peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 14,1 persen tahun 2015 dan 17,7 persen tahun 2019. Penurunan tingkat kemiskinan menjadi 30,9 persen tahun 2015 dan 21,5 persen tahun 2019, serta penurunan tingkat pengangguran menjadi 3,4 persen tahun 2015 dan 2,8 persen tahun 2019.
Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, sasaran pembangunan yang telah ditetapkan antara lain: peningkatan pertumbuhan ekonomi 7,9 persen tahun 2015 dan 16,9 persen tahun 2019, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 25,6 persen tahun 2015 dan 17,4 persen tahun 2019, serta penurunan tingkat pengangguran 5,1 persen tahun 2015 dan 4,1 persen tahun 2019.
“BKPM telah melakukan penghitungan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN, investasi di Papua harus ditingkatkan hingga mencapai 7,4 persen dari target nasional Rp 3.500 Triliun. Untuk tahun 2015, realisasi investasi Papua dan Papua Barat ditargetkan Rp 33,2 Triliun,” tambah dia.
Untuk mencapai target tersebut, menurut Franky, BKPM akan melakukan berbagai aktivitas dalam menarik minat investasi di Papua, salah satunya menggelar acara promosi investasi Papua dan Papua Barat Juni mendatang.
Selain itu, BKPM sudah membentuk tim yang secara khusus mendampingi setiap investor yang akan masuk ke Papua dan Papua Barat, serta mendorong kemudahan layanan perizinan investasi melalui PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Papua.
“BKPM akan bekerja erat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta pemerintah kabupaten/kota yang ada, untuk mengatasi hambatan investasi. Setidaknya, kami akan mendorong realisasi empat kawasan ekonomi di Papua dan Papua Barat, yaitu Merauke, Sorong, Teluk Bintuni dan Raja Ampat,” kata Franky.
Franky menyatakan kawasan tersebut memiliki potensi sektor khusus untuk dikembangkan. Menurutnya kawasan ekonomi Merauke dapat dikembangkan untuk investasi sektor pertanian dan industri pengolahannya, kawasan ekonomi Sorong untuk industri maritim dan pengolahannya, kawasan ekonomi Teluk Bintuni untuk industri smelter dan petrokimia, serta kawasan ekonomi Raja Ampat untuk sektor pariwisata. [Liputan6]