“DPRP heran kok layanan fasilitas Jamkespa sudah habis padahal ini baru pertengahan tahun, jelas ini ada yang tidak beres dan perencanaan di manajemen RSUD Dok 2 sangat bobrok,”ujar Sekretaris Komisi D DPRP Erwin Rinaldi Kbarek kepada wartawan, Senin 2 September.
Untuk itu, DPR Papua meminta Direktur RSUD segera membentuk tim guna mengusut penggunaan dana Jamkespa. “Segera bentuk tim satuan tugas untuk memverifikasi penggunaan dana Jamkespa,”tegasnya.
Menurut Erwin Rinaldi Kbarek, dana Jamkespa 2013 kurang lebih Rp45Miliar yang diperuntukkan bagi tenaga medis dan peralatan. “Estimasinya dari Rp45M itu 30 persen untuk tenaga medis 70 persen untuk peralatan, namun dari laporan yang diterima DPRP serta hasil monitoring, terhitung Mei lalu dana sudah habis, sehingga setiap masyarakat Papua yang ingin berobat dengan fasilitas Jamkespa sudah tidak dilayani lagi,”jelasnya.
Selain meminta Direktur RSUD Dok 2 segera membentuk tim untuk mengusut, Komisi D juga akan berkoordinasi dengan komisi terkait, untuk melakukan investigasi. “Kami akan laporkan ini lewat lintas komisi, karena masyarakat sangat dirugikan karena tidak bisa berobat lagi,”ucapnya.
Dan yang pasti, peristiwa ini juga sangat menciderai semangat otonomi khusus, dimana, salah prioritas yang harus dibangun adalah kesehatan. “Ini bertentangan dengan otsus, kesehatan masyarakat Papua seharusnya menjadi prioritas. Bayangkan kalau sampai ini tidak tercover dengan benar, apa masyarakat bisa disuruh berhenti sakit,”imbuhnya.
Masih kata Kbarek, jika manajemen RSUD Dok II memang tidak mampu membuat perencanaan yang baik, sebaiknya serahkan saja kepada Bappeda. “Kalau manajemen tak mampu buat perencanaan yang baik ya berikan kepada Bappeda untuk menatanya, yang jelas DPRP sangat bingung dengan kondisi ini, logikanya dulu waktu belum ada Jamkespa semua pelayanan bisa tercover, kenapa dana bertambah malah tidak bisa,”tanya dia. [BintangPapua]
0 comments:
Post a Comment